Home » Standar Operasional Prosedur Metrologi Legal Provinsi Bengkulu

Standar Operasional Prosedur Metrologi Legal Provinsi Bengkulu

Tera (UTTP) dan Kalibrasi (BDKT)

a)   Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Kantor

Dasar Hukum

  1. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
  2. PP No. 2 Tahun 1985 tentang wajib dan pembebasan untuk ditera dan ditera ulang seta syarat-syarat bagi ukuran, takaran, timbangan, dan perlengkapannya (UTTP)
  3. PP No. 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan
  4. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah atau Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  5. SK Menperindag No. 731 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian dan Laboratorium Kemetrologian
  6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 50/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 69/01-046/PER/10/2012 Tentang Tanda Tera
  8. SK Direktorat Jenderal (Dirjen) Perdagangan No. 29/DIPDN/KP/XII/1998 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  9. Surat Keputusan Direktur Metrologi No. 4005/720/1993 tentang syarat-syarat teknis khusus alat cairan dinamis.
  10. Rekomendasi OIML No: 117
  11. Peraturan Gubernur No 21 tahun 2011 tentang POUTK dan Fungsi UPTD Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu
  12. Perda Provinsi Bengkulu No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Persyaratan

  1. UTTP dibawa ke tempat  pelaksanaan Tera/Tera Ulang
  2. UTTP harus bersih, kering, dan tidak berkarat
  3. UTTP memenuhi syarat metrologis:
  4. Kebenaran
  5. Ketidak-tetapan
  6. Diperbaiki oleh reparatir, kembali ke point 3
  7. Pembubuhan tanda tera
  8. Pembayaran retribusi
  9. Pengembalian alat

Biaya

Peraturan Gubernur No 21 tahun 2011 tentang POUTK dan Fungsi UPTD Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

Perda Provinsi Bengkulu No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

 

Waktu

1 (satu)hari kerja untuk anak timbangan (tidak termasuk waktu penglondisian untuk F1, F2, M1)

1 (satu) jam per unit untuk timbangan mekanik/elektronik kelas III kapasitas < 2000 kg

1 (satu) jam per unit untuk ukuran panjang

2 (tiga) jam per unit untuk tangki ukur mobil

2 (dua) jam per unit untuk thermometer dan pressure gauge

1 (satu) jam per unit untuk alat UTTP lainnya 2 (dua) juam per unit untuk meter air

Catatan: Alat UTTP dalam kondisi normal

 

b)   Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Tempat Pakai

Dasar Hukum

  1. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
  2. PP No. 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan
  3. PP No. 2 Tahun 1985 tentang wajib dan pembebasan untuk ditera dan ditera ulang serta syarat-syarat bagi ukuran, takaran, timbangan, dan
  4. Perda Provinsi Bengkulu No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Persyaratan

  1. Mengajukan Permohonan
  2. UTTP harus bersih, kering, dan tidak berkarat
  3. UTTP memenuhi syarat metrologis:
  • Kebenaran
  • Ketidak-tetapan
  • Kepekaan

Prosedur

  1. Alat UTP dalam keadaan tidak operasional
  2. Pengujian sesuai prosedur kerja dengan menggunakan cerapan yang telah ditentukan bila sebulan langsung ke point 4
  3. Diperbaiki oleh vendor berkala tersebut tersebut lalu kembali ke point 3
  4. Pembubuhan tanda tera
  5. Penerbitan surat keterangan hasil pengujian
  6. Pembayaran retribusi

Waktu

  1. (tiga) jam/unit untuk timbangan jembatan elektronik kapasitas lebih dari 2000 kg
  2. 1 (satu) jam/unit untuk timbangan jembatan elektronik kapasitas sampai dengan 2000 kg
  3. (tiga) jam/unit untuk meter air kapasitas besar
  4. 1 (satu) hari diluar persiapan untuk conveyor belt
  5. 30 menit/nozle untuk pompa ukur BBM

Biaya

Peraturan Gubernur No 21 tahun 2011 tentang POUTK dan Fungsi UPTD Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

Perda Provinsi Bengkulu No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

 

c)    Pelayanan Pengujian BDKT di Dalam Kantor

Dasar Hukum

  1. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
  2. PP No. 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan
  3. SK Menperindag No. 731 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian dan Laboratorium Kemetrologian
  4. SK Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 31 tentang Pedoman Pengawasan Barang dalam Keadaan Terbungkus
  5. Peraturan Gubernur No 21 tahun 2011 tentang POUTK dan Fungsi UPTD Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu
  6. Perda Provinsi Bengkulu No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Persyaratan

  1. Mengajukan permohonan
  2. Produk BKDT dijual di kantor
  3. Produk BKDT harus sesuai:
  • UU RI No. 2 Tahun 1981
  • PP No. 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan
  • Keputusan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri

Prosedur

  1. tentukan jumlah sample yang akan diuji berdasarkan ukuran lotnya
  2. Tentukan nilai skala alat UTTP yang digunakan untuk menguji, berdasarkan nilai nominal BDKT
  3. Lakukan pengujian sesuai cerapan bila hasilnya dapat diterima, langsung ke point 5
  4. Dikembalikan dengan dilampiri berita acara penolakan, untuk dilakukan perbaikan dan semua produk yang sudah beredar

Waktu

Untuk pengujian dengan merusak bungkus:

  • 1 (satu) jam/item untuk ukurtan lot < 3200
  • 2 (dua) jam/item untuk ukuran lot > 3200
  • 1 (satu) jam/item untuk pengujian tanpa merusak bungkus

d)   Pelayanan Pengujian BDKT di Luar Kantor

Dasar Hukum

  1. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
  2. PP No. 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan
  3. SK Menperindag No. 731 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian dan Laboratorium Kemetrologian
  4. SK Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 31 tentang Pedoman Pengawasan Barang dalam Keadaan Terbungkus
  5. Peraturan Gubernur No 21 tahun 2011 tentang POUTK dan Fungsi UPTD Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu
  6. Perda Provinsi Bengkulu No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

 

Persyaratan

  1. Mengajukan permohonan
  2. Produk uji di perusahaan
  3. Produk yang akan diuji telah disiapkan dengan jumlah sample sesuai lot
  4. Produk BDKT harus sesuai : UU RI No. 2 Tahun 1981
  5. Lakukan pengujian sesuai cerapan bila hasilnya dapat diterima, langsung ke point 5
  6. Dikembalikan dengan dilampiri berita acara penolakan, untuk dilakukan perbaikan dan semua produk yang sudah beredar agar ditarik dengan biaya perusahaan
  7. Dibuatkan berita acara hasil pengujian dan diterbitkan Surat Keterangan hasil pengujian BDKT
  8. Pembayaran retribusi

Waktu

1)    Untuk pengujian dengan merusak bungkus:

  • 3 (tiga) jam/item untuk ukurtan lot < 3200
  • 3 (tiga) jam/item untuk ukuran lot > 3200

2)    (tiga) jam/item untuk pengujian tanpa merusak bungkus

 

e) Pembinaan Terhadap Perusahaan UTTP dan Reparatir UTTP

Dasar Hukum

  1. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
  2. Perda Provinsi Bengkulu No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
  • Perusahaan UTTP memiliki izin tanda pabrik
  • Raparatir UTTP memiliki teknisi minimal 1 (satu) orang dan sudah memiliki lisensi

Prosedur

  • Pembinaan terhadap Perusahaan UTTP
  1. Dikirimi surat pemberitahuan
  2. Pemeriksaan dimensi, kekerasan logam dari setiap bagian UTTP (mekanik) dan pengujian sifat timbang (sample) UTTP yang diproduksi
  3. Diterbitkan surat perpanjang ijin tanda pabrik
  • Pembinaan terhadap Reparatir UTTP
  1. Dikumpulkan dan diberikan penyuluhan
  2. Pembinaan langsung pada saat pelaksanaan tera/tera ulang kantor/luar kantor

Biaya

  • Tidak ada Biaya

Waktu

  1. Untuk perusahaan UTTP pada saat permohonan ijin tanda pabrik pembinaan dilaksanakan untuk selanjutnya pada saat akan perpanjangan surat ijin tanda pabrik
  2. 2 (dua) hari untuk 1 group bengkel atau
  3. Setiap ada kegiatan tera/tera ulang

  f) Penerbitan Izin Tanda Pabrik

Dasar Hukum

  1. Perda Provinsi Bengkulu No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
  2. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
  3. SK Menperindag No. 731 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian
  4. Memiliki SIUP dan kelengkapannya
  5. Memiliki gambar teknis dengan ukuran dimensinya
  6. Memiliki logo gambar

Prosedur

  1. Mengajukan surat permohonan
  2. Pemeriksaan kelengkapan administrasi
  3. Pengujian material dan sifat timbang, bila lulus langsung ke point 5
  4. Disarankan perbaikan, kembali ke poin 3

Biaya

  • Tidak ada Biaya

Waktu

2 (dua) minggu/UTTP sejak permohonan diajukan

g) Penyuluhan/Sosialisasi Kemetrologian di Kantor

Dasar Hukum

  1. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
  2. PP No. 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan
  3. SK Menperindag No. 731 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian dan Laboratorium Kemetrologian
  4. Peraturan Gubernur No 21 tahun 2011 tentang POUTK dan Fungsi UPTD Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu
  5. Perda Provinsi Bengkulu No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Prosedur

  1. Mengajukan surat pemberitahuan

Biaya

  • Tidak ada Biaya

Waktu

1 (satu) hari kerja

h) Penyuluhan/Sosialisasi Kemetrologian di Luar Kantor

Dasar Hukum

  1. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
  2. PP No. 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan
  3. SK Menperindag No. 731 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian dan Laboratorium Kemetrologian
  4. Peraturan Gubernur No 21 tahun 2011 tentang POUTK dan Fungsi UPTD Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu
  5. Perda Provinsi Bengkulu No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Prosedur

  1. Mengajukan surat pemberitahuan
  2. Menyebutkan materi penyuluhan yang diminta
  3. Menyebutkan obyek yang disuluh
  4. Menyebutkan waktu dan tempat penyuluhan

Biaya

  • Tidak ada Biaya

Waktu

1 (satu) hari kerja (atau sesuai permintaan)

 

 i) Pelayanan Pembayaran Retribusi Pengujian Alat UTTP

Dasar Hukum

  1. Perda Provinsi Bengkulu No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
  2. Peraturan Gubernur No 21 tahun 2011 tentang POUTK dan Fungsi UPTD Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

Prosedur

  1. Alat UTTP yang ditera/tera ulang/kalibrasi sudah dinyatakan sah
  2. Bendaharawan khusus menerima bukti pengesahan dari penera
  3. Menerima pembayar retribusi dari pemilik/pemakai/pemegang kuasa UTTP
  4. Menyerahkan kuitansi kepada pemilik/pemakai/pemegang kuasa UTTP

Waktu

Disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan

One Response to “Standar Operasional Prosedur Metrologi Legal Provinsi Bengkulu”

  1. 最終的に別議論のホットはより快活なまだ、刺激。産むの下折畳み式ベッド3歳未満とベビーカーライナーできます提供に、地面プレイとしてドアマット幼児のため。実際に彼らは、オーストラリア優れたから成ってサイドバイサイド羊に直面しました。UGG ブーツたくさんすべての人々質問主にどこに購入Uggのブーツ人が取得アウトあなた予期せぬボーナス-、詐欺!ただし、Uggのブーツ非常によくことができる見られるを使用して多くの女性に、人あなたとなっているにくいピックアップいずれ時代遅れ物質。

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>